Pemkab Humbahas Himbau Penganggaran SKPD Laksanakan PUG


Perencanaan dan pengganggaran responsif gender itu adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat,dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Hal ini disampaikan Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor melalui Kadis pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak kabupaten humbang hasundutan, Drs. Vandeik Simanungkalit, MM ketika membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Humbang Hasundutan (16/8) di Doloksanggul.

Vandeik menambahkan, pemerintah juga sudah menyepakati bahwa untuk mempercepat pelaksanaan PUG telah ditetapkan strategi nasional (stranas) tentang percepatan pelaksanan PUG melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam stranas tersebut, seluruh kementrian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharuskan melaksanakan PPRG dengan mengacu kepada matriks kesepakatan dengan stranas. stranas ini pun disusun agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itulah rapat koordinasi PPRG bagi SKPD dan kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan penting dilaksanakan.

Isu gender juga diintegrasikan dalam berbagai program dan kegiatan untuk semakin mengefektifkan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dipastikan bahwa baik perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat dari pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud. Dari berbagai studi dan kajian yang telah dilakukan dewasa ini proses penganggaran yang terindikasi sangat rendah sensifitas gendernya, hal ini terjadi selain dipenfaruhi oleh komposisi laki-laki dan perempuan diberbagai institusi strategis yang tidak seimbang, juga masih minimnya pemahaman aparat daerah terhadap model yang responsif gender, tambahnya.

Sementara itu, Kabid Kelembagaan Pengurusutamaan Gender, Dra. Hj. Marhamah, M.Si sebagai narasumber menyampaikan bahwa pembangunan seyogianya responsife gender. Masyarakat merupakan pengguna atau orang yang memanfaatkan pembangunan dan didalam masyarakat ada komponen-komponen, laki-laki dan perempuan, kota dan desa, kaya dan miskin serta difebel. “Rencana dan Penganggaran harus responsife gender, tanpa mempengaruhi adat istiadat dan budaya. Biarkan apa adanya, tetapi yang memang bisa dikerjakan baik laki-laki ataupun perempuan, ini yang harus disetarakan dan adil.” Jelasnya.

Adat istiadat, misalnya di Sumatera Utara, patrilinier (garis bapak) dan di Sumatera Barat matrilinier (garis ibu), biar seperti itu apa adanya, tambahnya. (rel/ ST/ Kominfo)